Penyusunan RJPP BUMD: Perbedaan dengan BUMN

RB 3 Februari 2026

RWI Consulting – RJPP BUMD itu bukan sekadar “dokumen 5 tahunan”. RJPP BUMD adalah rencana bisnis yang harus bisa dipakai untuk dua hal sekaligus: menjaga mandat pelayanan publik daerah dan menjaga kesehatan usaha yang terukur.

Di BUMD, disiplin bisnis selalu berbagi panggung dengan ekspektasi pemegang saham pemerintah daerah, penugasan layanan, dan ruang fiskal daerah. Karena itu, format dan cara eksekusinya perlu beda dari BUMN: BUMD merujuk format rencana bisnis dalam Permendagri 118/2018, sedangkan BUMN merujuk pedoman Kementerian BUMN (PER-02/MBU/03/2023).

Penyusunan RJPP BUMD: Perbedaan dengan BUMN

Jika tim menyusun RJPP BUMD dengan “cara BUMN” tanpa adaptasi, dokumen sering tampak rapi tetapi gagal nyambung ke realita daerah: tarif, subsidi/kompensasi, siklus kebijakan, dan kapasitas pendanaan.

Secara konsep, RJPP (business plan) menjelaskan peluang usaha, keunggulan bersaing, dan langkah konkret untuk mengubah peluang menjadi eksekusi nyata.

Lalu RKAP berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RJPP; tim merinci program kerja 5 tahun menjadi target dan anggaran tahunan.

Dua kalimat ini sederhana, tetapi di BUMD justru jadi titik rawan: banyak RJPP berhenti di narasi, lalu RKAP berjalan sendiri sebagai dokumen anggaran rutin. Artikel ini memaksa keduanya menyatu, dengan menonjolkan perbedaan struktur pemegang saham, ekspektasi pelayanan publik, dan fleksibilitas keuangan.

Apa yang membuat RJPP BUMD “berbeda secara desain”

a) Pemegang saham: “uang publik” dan ruang keputusan yang berbeda

BUMN berurusan dengan peta jalan dan arahan pemegang saham yang terstandar secara nasional (top-down dan bottom-up)

BUMD menghadapi variasi yang jauh lebih lebar: karakter kepala daerah, prioritas pembangunan daerah, dan dinamika politik lokal. Dampaknya bukan sekadar birokrasi. Dampaknya masuk ke desain strategi:

• Tim harus mendefinisikan “value” bukan hanya laba, tetapi juga dampak layanan publik (coverage, akses, kualitas, keterjangkauan).
• Tim harus menyiapkan argumen bisnis yang tahan uji di ruang pemilik modal: kenapa program ini penting, bagaimana menutup gap pendanaan, dan bagaimana menjaga akuntabilitas.

Pada praktiknya, RJPP BUMD yang kuat selalu punya dua jalur pembuktian:

1. jalur layanan publik (kinerja layanan yang jelas, terukur, dan diaudit);
2. jalur kesehatan usaha (arus kas, kemampuan bayar, investasi yang masuk akal).

b) Mandat pelayanan publik: target layanan harus punya “mesin pembiayaan”

BUMD sering membawa mandat layanan yang tidak sepenuhnya “market-based”: penugasan, tarif yang diatur, kewajiban cakupan, atau standar pelayanan minimal. Jika RJPP hanya menuliskan target layanan tanpa mesin pembiayaan, dokumen berubah jadi daftar harapan.

Desain yang benar: setiap target layanan wajib punya pasangan:

• model pendapatan (tarif/kontrak/fee/penjualan),
• model kompensasi (subsidi, PSO, viability gap funding, atau skema lain),
• dan kendali biaya (efisiensi, perbaikan loss, optimalisasi aset).

Kalau tim tidak menulis pasangan ini, RKAP tahun pertama akan “memotong” target layanan karena angka tidak masuk.

c) Siklus perencanaan daerah: RJPP harus sinkron, bukan sekadar patuh

RJPP BUMD yang eksekutif tidak boleh berdiri sendirian. Tim perlu mengunci sinkronisasi dengan arah pembangunan daerah agar pemilik modal menganggap dokumen ini “punya tempat”. Sinkronisasi ini bukan hiasan. Ini menjadi dasar legitimasi program investasi, perubahan kebijakan tarif, dukungan permodalan, sampai prioritas proyek.

Cara praktis: di bab awal RJPP, tim menulis peta keterkaitan (satu halaman) antara:

• mandat daerah (isu/tujuan daerah),
• peran BUMD (fungsi layanan dan peran ekonomi),
• target 5 tahun,
• dan implikasi RKAP tahun 1–2.

Dokumen terlihat sederhana, tetapi ini yang membuat pembahasan RJPP lebih cepat karena pemilik modal bisa langsung melihat “benang merahnya”.

Perbedaan struktur dokumen: apa yang wajib ada agar bisa dieksekusi

Banyak organisasi sibuk memilih template, padahal masalah utama bukan format, melainkan “keterkaitan logis” antarbagian. RJPP yang baik itu mudah dibaca, urutannya logis, pragmatis, realistis, dan berbentuk proyeksi 5 tahun.

Untuk BUMD, gunakan struktur yang memaksa eksekusi:

Bab 1 — Ringkasan eksekutif yang berfungsi sebagai alat keputusan

Ringkasan eksekutif bukan sinopsis. Ringkasan eksekutif harus memuat:

• 3–5 keputusan besar yang diminta dari pemilik modal (contoh: persetujuan investasi, persetujuan skema pendanaan, persetujuan target layanan, persetujuan arah tarif/kontrak).
• “trade-off” yang jelas: layanan vs biaya vs kualitas vs risiko.
• 12 bulan pertama sebagai langkah pembuka: apa yang tim eksekusi segera (quick wins + fondasi).

Kalau ringkasan eksekutif tidak meminta keputusan, RJPP akan mengambang.

Bab 2 — Evaluasi kondisi awal (baseline) yang jujur dan kuantitatif

Di BUMN, evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya membandingkan RJPP, RKAP, dan realisasi tahunan. Prinsip ini tetap berguna di BUMD: tim harus menulis baseline yang bisa diukur, bukan narasi.

Isi baseline minimal:

• kinerja layanan (SLA/coverage/keluhan/response time),
• kinerja keuangan (arus kas, margin, struktur biaya, beban bunga),
• kinerja operasional (kapasitas, reliability, backlog maintenance),
• kepatuhan dan tata kelola (temuan audit, area rawan, kontrol kritikal).

Satu aturan: setiap masalah baseline harus punya “indikator” dan “akar penyebab dominan”.

Bab 3 — Aspirasi pemegang saham dan mandat layanan: diterjemahkan jadi target yang bisa dihitung

Di materi RJPP, “aspirasi pemegang saham” muncul sebagai input penting dalam penyusunan

Day 1. Di BUMD, bagian ini sering jadi sumber konflik karena aspirasi bisa berubah. Solusinya: tim menulis target dalam dua lapis:

• lapis komitmen: target layanan dan kesehatan usaha yang wajib;
• lapis pilihan: target tambahan yang berjalan jika ada dukungan kebijakan/pendanaan.

Dengan dua lapis, tim tetap menjaga akuntabilitas tanpa “berbohong” lewat target yang tidak didanai.

Bab 4 — Strategi dan program: bentuk “matriks keterkaitan”

RJPP yang rapi sering gagal karena strategi tidak mengikat ke program dan anggaran. Gunakan matriks keterkaitan sasaran–strategi–kebijakan–program yang menggambarkan arah perusahaan secara rinci. Ini bukan kosmetik; ini mesin eksekusi.

Format matriks yang efektif (kolom):

• Sasaran (tahun 5)
• KPI (angka + definisi)
• Strategi (1 kalimat, bukan paragraf)
• Program utama (3–7 program)
• Pemilik program (unit)
• Anggaran indikatif per tahun
• Risiko utama + kontrol inti
• Dependensi kebijakan/pemda

Satu program tanpa pemilik dan tanpa dependensi yang jelas = program fiksi.

Bab 5 — Proyeksi keuangan dan pendanaan: jangan mulai dari laba rugi, mulai dari arus kas

BUMD sering jatuh bukan karena “tidak untung”, tetapi karena “tidak punya cash”. Tim harus memulai dari proyeksi arus kas, lalu menurunkan laporan lain.

Hal yang wajib tim tulis:

• kebutuhan investasi per tahun,
• sumber dana (internal cash, pinjaman, penyertaan modal, kerja sama),
• sensitivitas (apa yang terjadi jika tarif/volume/biaya meleset),
• batas aman likuiditas (trigger untuk tindakan korektif).

Kalau tim menulis angka tanpa trigger, dokumen hanya menghias spreadsheet.

Perbedaan tata kelola: bagaimana BUMD menghindari “dokumen bagus, rapat panjang, eksekusi lemah”

Tata kelola BUMD biasanya melibatkan lebih banyak lapisan kepentingan (pemilik modal daerah, pengawas/komisaris, perangkat daerah terkait, bahkan ekspektasi publik). Ini membuat risiko “pembahasan berulang” tinggi.

Desain governance yang lebih tahan banting:

• Tim menetapkan satu “komite penyusun RJPP” yang kecil tetapi berwenang, dengan mandat jelas untuk mengunci asumsi.
• Tim membagi workshop menjadi tiga gelombang: (1) baseline & isu, (2) pilihan strategi & trade-off, (3) pendanaan & komitmen tahun pertama.
• Tim mengunci “asumsi utama” sebagai lampiran yang mudah direvisi tanpa merombak seluruh dokumen.

Di materi RJPP, asumsi penyusunan proyeksi keuangan memang menjadi komponen yang harus dimuat. Gunakan itu sebagai alat disiplin: sekali asumsi disepakati, tim berhenti debat rasa dan mulai debat angka.

Perbedaan fleksibilitas keuangan: apa yang harus tim antisipasi sejak awal

BUMD punya variasi fleksibilitas yang ekstrem:

• Ada BUMD yang bisa mendapat dukungan modal, tetapi prosesnya panjang.
• Ada BUMD yang bisa menaikkan tarif, tetapi risikonya sosial-politik.
• Ada BUMD yang bisa kerja sama aset, tetapi butuh kepatuhan yang ketat.

Karena itu, RJPP BUMD wajib punya “peta opsi pendanaan” yang realistis. Bukan daftar teori, melainkan paket pilihan:

Contoh paket pilihan (cara menulisnya):

• Opsi A (konservatif): optimasi operasi + perbaikan cash + investasi minimum.
• Opsi B (moderate): investasi prioritas + pendanaan campuran + perbaikan layanan terukur.
• Opsi C (agresif): ekspansi layanan + investasi besar + butuh dukungan kebijakan/pemda.

Setiap opsi memuat:

• KPI layanan,
• kebutuhan cash,
• konsekuensi tarif/kompensasi,
• risiko utama,
• dan keputusan pemilik modal yang dibutuhkan.

Ini membuat pembahasan pemegang saham lebih cepat karena pilihan terlihat tegas.

Cara menyambungkan RJPP BUMD ke RKAP tanpa “lompat logika”

Banyak tim menulis RJPP setebal ratusan halaman, lalu RKAP tetap jadi dokumen anggaran tahunan yang berdiri sendiri. Padahal, RKAP adalah penjabaran tahunan RJPP

Agar nyambung, tim harus membuat “jembatan” yang eksplisit.

Metode yang bisa langsung dipakai:

1. Dari RJPP, ambil 10–15 inisiatif strategis paling penting (bukan semua).
2. Pecah setiap inisiatif menjadi deliverable tahunan (tahun-1 sampai tahun-5).
3. Untuk RKAP tahun pertama, pilih deliverable tahun-1 yang:
   • paling berdampak pada cash/layanan,
   • paling mengurangi risiko besar,
   • paling memperbaiki fondasi (data, proses, kontrol).
4. Pastikan setiap deliverable RKAP punya KPI, PIC, biaya, dan risiko.

Tanda RJPP sudah nyambung ke RKAP:

• Anda bisa menunjuk satu angka di RKAP dan menunjukkan asalnya di RJPP (program dan target).
• Anda bisa menunjuk satu program RJPP dan menunjukkan “produk tahun-1”-nya yang muncul di RKAP.

Area yang paling sering lemah di RJPP BUMD, dan cara membetulkannya

Lemah 1: Target layanan besar, tetapi mesin pendanaan kosong

Perbaikan: tulis “unit economics” sederhana per layanan. Bahkan tiga baris angka lebih berguna daripada tiga halaman narasi.

Lemah 2: Strategi berisi jargon, tidak memandu keputusan

Perbaikan: ubah strategi menjadi pilihan yang punya konsekuensi. Strategi yang baik selalu membuat sesuatu “tidak dipilih”.

Lemah 3: Proyeksi keuangan terlalu optimistis, tidak punya trigger

Perbaikan: tetapkan trigger level dan tindakan korektif. Di praktik contingency plan pun, dokumen yang kuat memakai indikator pemulihan dan trigger level untuk memandu tindakan. Prinsip yang sama berlaku di RJPP: trigger membuat manajemen bergerak sebelum terlambat.

Lemah 4: Tidak ada matriks keterkaitan program–anggaran–risiko

Perbaikan: paksa semua program masuk ke matriks keterkaitan, lalu hapus program yang tidak punya pemilik dan tidak punya KPI.

Checklist eksekusi 30 hari pertama penyusunan RJPP BUMD

Hari 1–7: Baseline dan isu prioritas

• Kumpulkan data 3 tahun, daftar isu layanan, daftar isu cash, daftar isu kepatuhan.
• Validasi satu halaman “baseline dashboard”.

Pada Hari 8–14: Pilihan strategi dan target

• Susun 2–3 opsi strategi dengan konsekuensi pendanaan.
• Pilih target layanan dan kesehatan usaha, lalu kunci definisi KPI.

Hari 15–21: Program, matriks keterkaitan, dan risiko utama

• Turunkan strategi menjadi 10–15 program prioritas.
• Isi matriks keterkaitan dan peta risiko yang relevan.

Pada Hari 22–30: Proyeksi arus kas, pendanaan, dan jembatan ke RKAP

• Mulai dari cashflow, lalu turunkan laporan lain.
• Buat deliverable tahun-1 untuk RKAP sebagai lampiran wajib.

Ini bukan “metode konsultansi”. Ini urutan kerja yang memaksa dokumen menjadi alat manajemen.

Baca juga:

• Format RJPP BUMN yang Mudah Dieksekusi
• RJPP Berbasis Risiko
• Sasaran Perusahaan dan Manajemen Risiko
• Manfaat Manajemen Risiko Bagi Perusahaan
• Contoh RKAP Perusahaan

Related posts

RJPP adalah: Panduan Lengkap Rencana Jangka Panjang Perusahaan 5 Tahunan Cara Evaluasi Pelaksanaan RJPP Lima Tahunan: Metode, Matriks, dan Output Manfaat RJPP bagi Perusahaan Swasta Non-BUMN