Risk Maturity Index dan Implementasinya dengan PERMEN 02 BUMN 2023

RWI Consulting – Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 2 Tahun 2023 (PERMEN 02 BUMN 2023) menjadi landasan penting dalam penguatan manajemen risiko di sektor BUMN. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko adalah melalui Risk Maturity Index (RMI). RMI memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi BUMN mampu menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan.

Pengertian Risk Maturity Index

Risk Maturity Index (RMI) adalah alat ukur yang menilai tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam mengelola risiko. Indeks ini mengukur aspek-aspek kunci seperti komitmen manajemen, pemahaman risiko, integrasi risiko ke dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan organisasi dalam memitigasi risiko secara sistematis. 

Tingkat kematangan ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis.

Dalam konteks BUMN, RMI digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam praktik pengelolaan risiko dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko diterapkan secara konsisten sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Latar Belakang Penerapan Permen 02 dalam Pengelolaan Risiko di Sektor Publik atau BUMN

Permen 02 BUMN 2023 diterapkan sebagai respons terhadap kebutuhan BUMN untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Peraturan ini mengamanatkan agar BUMN menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, mengingat bahwa BUMN memiliki peran signifikan dalam ekonomi nasional.

Permen 02 mengharuskan BUMN untuk menyesuaikan strategi risiko dengan selera risiko (Risk Appetite Statement) yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis. 

Selain itu, penerapan Permen 02 diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam tata kelola risiko, yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dan berorientasi pada nilai jangka panjang.

Tujuan Utama dari Permen 02 dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Permen 02 memiliki beberapa tujuan utama dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko di BUMN, antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan mengharuskan BUMN untuk mengadopsi standar pengelolaan risiko yang jelas, Permen 02 memastikan bahwa setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh BUMN dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
2. Mengintegrasikan Risiko dalam Keputusan Strategis: Permen 02 menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan strategis yang diambil oleh BUMN, terutama dalam hal investasi dan proyek strategis nasional.
3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Risiko: Permen 02 mendukung peningkatan kemampuan manajemen BUMN untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara lebih komprehensif. Ini termasuk memastikan bahwa BUMN memiliki sumber daya dan kebijakan yang memadai untuk menghadapi berbagai skenario risiko.
4. Mendukung Tujuan ESG dan Keberlanjutan: Permen 02 sejalan dengan upaya pemerintah untuk menerapkan Environmental, Social, and Governance (ESG) di BUMN, dengan mendorong setiap perusahaan untuk menilai risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari strategi risiko yang lebih luas.

Contoh Praktis Penerapan dalam Sebuah Organisasi BUMN atau Sektor Publik

Sebagai contoh, penerapan Permen 02 di PT Pertamina, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan praktik manajemen risiko melalui Risk Maturity Index. 

PT Pertamina telah menyusun kebijakan risiko berbasis RMI untuk memastikan bahwa setiap investasi dan proyek pengembangan energi berkelanjutan diperhitungkan risikonya dengan cermat. Dengan tata kelola risiko yang terstruktur, Pertamina dapat menilai risiko operasional, finansial, dan lingkungan secara lebih mendalam, sehingga setiap keputusan investasi sejalan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Penerapan RMI juga membantu PT Pertamina dalam membangun model tata kelola tiga lini untuk manajemen risiko, yang melibatkan:

• Lini Pertama (Operasional): Pengelolaan risiko di tingkat unit operasional dan pengawasan harian.
• Lini Kedua (Manajemen Risiko): Pemantauan dan koordinasi dalam identifikasi dan mitigasi risiko.
• Lini Ketiga (Audit Internal): Penilaian independen atas efektivitas sistem manajemen risiko dan tata kelola.

Dengan implementasi ini, PT Pertamina mampu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pengembangan energi berkelanjutan, serta memenuhi harapan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Kesimpulan

Implementasi Risk Maturity Index dalam tata kelola risiko BUMN, khususnya melalui landasan hukum Permen 02 BUMN 2023, membantu perusahaan meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi risiko. 

Melalui pendekatan ini, BUMN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya perusahaan, serta memperkuat posisi mereka dalam ekonomi nasional. 

Penggunaan model tiga lini juga memberikan dasar yang kuat untuk tata kelola risiko yang komprehensif, memastikan bahwa BUMN tidak hanya mampu menghadapi tantangan masa kini tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan bagi masa depan.

Related posts

Memahami Pentingnya Kerangka Kerja Manajemen Risiko dalam Bisnis Mengapa Perlu Manajemen Risiko: Pentingnya Mempersiapkan Masa Depan yang Tidak Pasti Apa itu RKAP? Bagaimana Penyusunan RKAP BUMN di 2025?