Dasar Hukum Manajemen Risiko: Pilar Utama dalam Pengelolaan Risiko Organisasi
RWI Consulting – Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.
Dasar hukum manajemen risiko memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dalam berbagai jenis organisasi.
Artikel ini akan membahas berbagai aspek dasar hukum manajemen risiko, termasuk peraturan terkait, serta pedoman yang harus diikuti oleh organisasi untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan sesuai dengan regulasi.
Apa Itu Dasar Hukum Manajemen Risiko?
Dasar hukum manajemen risiko adalah seperangkat peraturan, undang-undang, dan pedoman yang mengatur bagaimana organisasi harus mengelola risiko.
Tujuan dari dasar hukum ini adalah untuk memastikan bahwa risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi dikelola secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator dan otoritas terkait.
Jenis Dasar hukum ini tidak hanya mencakup peraturan pemerintah tetapi juga standar internasional yang diadopsi oleh berbagai negara dan organisasi.
Dasar Hukum Manajemen Risiko di BUMN
Regulasi atau dasar hukum manajemen risiko BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian BUMN.
Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2023, yang memberikan pedoman tentang tata kelola risiko di BUMN.
Peraturan ini mengharuskan setiap BUMN untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif, yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, serta mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam operasional mereka.
Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di BUMN, serta untuk melindungi aset negara.
Peraturan Tentang Manajemen Risiko
Di Indonesia, berbagai peraturan tentang manajemen risiko telah dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa setiap sektor industri memiliki kerangka kerja yang jelas dalam mengelola risiko.
Salah satu peraturan yang paling relevan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan, termasuk bank dan perusahaan asuransi.
POJK No. 17/POJK.03/2023, misalnya, memberikan panduan detail tentang bagaimana lembaga keuangan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko, serta melaporkan risiko yang dihadapi kepada OJK.
Panduan Manajemen Risiko
Pedoman manajemen risiko adalah dokumen panduan yang disusun berdasarkan peraturan dan standar internasional untuk membantu organisasi dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.
Pedoman ini biasanya mencakup berbagai aspek manajemen risiko, mulai dari kebijakan dan prosedur hingga metode penilaian risiko dan strategi mitigasi.
Di Indonesia, pedoman ini dapat disusun berdasarkan standar ISO 31000 yang diterima secara luas sebagai best practice dalam manajemen risiko.
Pedoman ini juga harus disesuaikan dengan regulasi lokal, seperti yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk BUMN atau oleh OJK untuk sektor keuangan.
Kesimpulan
Dasar hukum manajemen risiko adalah komponen esensial yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap organisasi untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Dengan mengikuti dasar hukum yang ada, seperti peraturan dari Kementerian BUMN atau OJK, serta mengadopsi pedoman manajemen risiko yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dalam operasional sehari-hari.
Kenali Lebih Jauh, Kendalikan Lebih Baik. Dengan penilaian risiko kami, Anda akan selangkah lebih depan. Cek Assesment and Profiling lebih lengkap!
