RWI Consulting membantu perusahaan merancang compliance framework yang menghubungkan governance, compliance obligations, risiko kepatuhan, internal control, monitoring, reporting, investigation, audit, dan continual improvement dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Compliance framework dibutuhkan ketika perusahaan telah memiliki berbagai kebijakan, prosedur, fungsi pengawasan, daftar regulasi, risk register, audit, dan mekanisme pelaporan, tetapi hubungan antarunsurnya belum jelas. Dalam kondisi tersebut, aktivitas kepatuhan dapat berjalan, namun belum tentu membentuk sistem yang konsisten dan dapat dimonitor.

Compliance Framework

Photo by Jan van der Wolf on Pexels

Materi internal SharePoint mengenai penyusunan regulatory mapping dan compliance manual menempatkan compliance framework sebagai kerangka pengelolaan manajemen kepatuhan yang mencakup struktur organisasi dan peran fungsi kepatuhan, prosedur monitoring dan evaluasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pengendalian internal, serta pengelolaan compliance obligations. Framework tersebut dirancang agar terintegrasi dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.

Materi internal lain mengenai penguatan kepatuhan menunjukkan bahwa framework perlu dibangun setelah perusahaan memahami current state, gap, regulatory mapping, serta kebutuhan penguatan sistem. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan, prosedur, roadmap, dan penguatan budaya kepatuhan.

Compliance framework bukan sekadar gambar struktur. Framework perlu menjelaskan bagaimana kewajiban diterjemahkan menjadi tanggung jawab, bagaimana risiko dinilai, bagaimana kontrol diterapkan, bagaimana bukti dikumpulkan, bagaimana status dimonitor, siapa yang menerima laporan, bagaimana isu dieskalasikan, dan bagaimana sistem diperbaiki.

Baca juga: GRC Compliance: Framework, Regulatory Mapping, Risiko Kepatuhan, dan Internal Control

Apa Itu Compliance Framework?

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels

Compliance framework adalah kerangka yang mengatur prinsip, struktur, peran, proses, metodologi, kontrol, data, pelaporan, dan mekanisme evaluasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola kepatuhan secara konsisten.

Framework menjadi penghubung antara:

• regulasi dan kewajiban;
• proses bisnis;
• compliance owner;
• risk owner;
• compliance risk;
• internal control;
• evidence;
• monitoring;
• reporting;
• incident;
• investigation;
• corrective action;
• audit;
• management review.

Kerangka yang baik membuat perusahaan tidak hanya mengetahui apa yang harus dipatuhi, tetapi juga bagaimana pemenuhan tersebut dikelola dari awal sampai evaluasi.

Baca juga: Internal Control Software: Sistem Digital untuk Mengelola Kontrol, Evidence, Audit Trail,…

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Compliance Framework?

Photo by MART PRODUCTION on Pexels

Kompleksitas kepatuhan meningkat ketika perusahaan memiliki banyak unit, proses, entitas, lokasi, produk, regulator, kontrak, dan kebijakan internal.

Tanpa framework yang jelas, perusahaan dapat menghadapi:

• kewajiban tidak terpetakan ke proses;
• regulasi yang sama ditafsirkan berbeda antarunit;
• tanggung jawab tumpang tindih;
• fungsi compliance menjadi terlalu operasional;
• risk register kepatuhan terpisah dari ERM;
• kontrol tidak memiliki owner;
• monitoring tidak berbasis risiko;
• reporting hanya berupa checklist;
• temuan berulang;
• evidence sulit ditelusuri;
• perubahan regulasi terlambat direspons;
• manajemen tidak melihat exposure secara menyeluruh.

Compliance framework memberikan struktur untuk mengurangi fragmentasi tersebut.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pengelolaan kepatuhan:

• jelas;
• terintegrasi;
• berbasis risiko;
• dapat dilaksanakan;
• dapat dimonitor;
• dapat diaudit;
• dapat diperbaiki.

Baca juga: Enterprise Risk Management Framework: Kenapa Banyak Perusahaan Punya ERM Tapi Tidak Jalan

Perbedaan Compliance Framework dan Compliance Management System

Photo by Edmond Dantès on Pexels

Compliance framework merupakan arsitektur dan kerangka kerja.

Compliance Management System merupakan sistem manajemen end-to-end yang menjalankan kerangka tersebut secara berkelanjutan.

Aspek: Fokus

Compliance Framework: Struktur, prinsip, peran, proses, metodologi

Compliance Management System: Penerapan, operasi, evaluasi, dan improvement

Aspek: Tujuan

Compliance Framework: Menentukan bagaimana kepatuhan dikelola

Compliance Management System: Menjalankan dan memelihara sistem kepatuhan

Aspek: Output

Compliance Framework: Framework, governance, process, control model

Compliance Management System: Policy, procedure, records, audit, review, action

Aspek: Hubungan

Compliance Framework: Menjadi fondasi sistem

Compliance Management System: Mengoperasikan framework

Perusahaan dapat memiliki framework tanpa implementasi yang matang. Sebaliknya, aktivitas kepatuhan yang berjalan tanpa framework dapat kehilangan konsistensi.

Perbedaan Compliance Framework dan Compliance Policy

Photo by Edmond Dantès on Pexels

Compliance policy adalah pernyataan formal mengenai komitmen, prinsip, dan arah kepatuhan.

Compliance framework lebih luas.

Framework menjelaskan:

• siapa yang bertanggung jawab;
• bagaimana kewajiban dikelola;
• bagaimana risiko dinilai;
• bagaimana kontrol ditetapkan;
• bagaimana monitoring dilakukan;
• bagaimana isu dieskalasikan;
• bagaimana assurance diberikan.

Policy menjadi salah satu komponen di dalam framework.

Perbedaan Compliance Framework dan Compliance Manual

Photo by Pavel Danilyuk on Pexels

Compliance framework memberikan struktur konseptual dan operating architecture.

Compliance manual menerjemahkan framework menjadi pedoman yang lebih operasional.

Materi internal RWI membedakan keduanya. Framework mencakup struktur fungsi, monitoring, pelaporan, internal control, dan pengelolaan kewajiban. Compliance manual kemudian memuat kebijakan, komitmen, SOP, prosedur operasional, guideline, serta instrumen pendukung.

Prinsip Compliance Framework

Photo by Pavel Danilyuk on Pexels

Materi internal penguatan manajemen kepatuhan menempatkan beberapa prinsip utama sebagai dasar sistem.

1. Integrity

Perusahaan perlu memastikan bahwa pemenuhan kewajiban tidak hanya formal, tetapi didukung perilaku yang konsisten dengan etika, kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab.

2. Good Governance

Peran, kewenangan, oversight, dan mekanisme keputusan harus jelas.

3. Proportionality

Kontrol, monitoring, dan resource perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas.

4. Transparency

Informasi mengenai kewajiban, risiko, issue, dan action plan perlu tersedia kepada pihak yang berwenang.

5. Accountability

Setiap obligation, risk, control, dan remediation perlu memiliki owner.

6. Sustainability

Framework perlu dipelihara dan diperbarui seiring perubahan regulasi, proses, organisasi, teknologi, dan risiko.

Komponen Utama Compliance Framework

Photo by Jakub Pabis on Pexels

1. Organization Context

Framework perlu dimulai dengan konteks organisasi.

Area yang perlu dipahami antara lain:

• model bisnis;
• struktur;
• produk dan layanan;
• lokasi operasi;
• proses utama;
• stakeholder;
• regulatory environment;
• risk profile;
• teknologi;
• budaya;
• perubahan strategis.

Context menentukan seberapa kompleks framework perlu dirancang.

2. Compliance Scope

Scope menjelaskan batas penerapan.

Scope dapat ditentukan berdasarkan:

• entitas;
• fungsi;
• proses;
• lokasi;
• kategori regulasi;
• jenis kewajiban;
• produk;
• layanan.

Scope yang tidak jelas menyebabkan regulatory mapping, risk assessment, dan monitoring menjadi tidak konsisten.

3. Leadership dan Governance

Leadership memberikan arah dan otoritas.

Governance perlu menjelaskan:

• peran organ pengawas;
• peran Direksi;
• fungsi compliance;
• fungsi risk;
• fungsi legal;
• unit bisnis;
• audit internal;
• forum atau komite;
• reporting line;
• escalation authority.

Materi internal regulatory mapping menempatkan struktur organisasi dan peran fungsi kepatuhan sebagai elemen inti compliance framework.

4. Compliance Policy

Policy menjelaskan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan.

Policy dapat mencakup:

• purpose;
• scope;
• principles;
• commitment;
• roles;
• obligation management;
• reporting;
• raising concern;
• noncompliance;
• continual improvement.

5. Compliance Obligations

Compliance obligations adalah kewajiban yang harus atau dipilih untuk dipenuhi perusahaan.

Sumbernya dapat berasal dari:

• peraturan;
• perizinan;
• kontrak;
• kebijakan internal;
• SOP;
• kode etik;
• komitmen perusahaan;
• persyaratan stakeholder.

Setiap obligation perlu memiliki:

• source;
• requirement;
• process;
• owner;
• frequency;
• deadline;
• risk;
• control;
• evidence;
• status.

6. Regulatory Mapping

Regulatory mapping menghubungkan kewajiban dengan aktivitas perusahaan.

Materi internal RWI menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan terhadap fungsi, proses bisnis, dan aktivitas organisasi. Matriks sekurang-kurangnya memuat regulasi atau acuan, compliance obligations, unit penanggung jawab, frekuensi pemenuhan atau pelaporan, gap analysis, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.

Pemetaan berbasis proses membuat perusahaan lebih mudah memahami kewajiban pada titik operasional.

7. Compliance Risk Management

Framework perlu menghubungkan obligations dengan risiko.

Compliance risk dapat dianalisis melalui:

• risk event;
• cause;
• impact;
• likelihood;
• inherent risk;
• existing control;
• control effectiveness;
• residual risk;
• treatment;
• KRI.

Risiko kepatuhan idealnya masuk dalam taksonomi risiko korporat.

Materi internal implementasi CMS menempatkan compliance risk register sebagai bagian yang perlu diintegrasikan ke sistem manajemen risiko perusahaan, termasuk kategori risiko operasional, keuangan, hukum, reputasi, dan strategis.

8. Internal Control

Internal control memastikan kewajiban dan risiko diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Kontrol dapat berupa:

• approval;
• segregation of duties;
• review;
• validation;
• reconciliation;
• system restriction;
• mandatory checklist;
• attestation;
• monitoring;
• exception reporting.

Setiap kontrol perlu memiliki:

• objective;
• owner;
• frequency;
• procedure;
• evidence;
• testing method;
• escalation rule.

9. Competence dan Awareness

Framework perlu menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan.

Area yang dapat diatur:

• role-based competency;
• training plan;
• awareness program;
• communication;
• knowledge transfer;
• assessment;
• refreshment.

Fungsi compliance membutuhkan kedalaman yang berbeda dengan process owner atau pegawai umum.

10. Communication

Communication framework perlu menentukan:

• apa yang dikomunikasikan;
• kepada siapa;
• oleh siapa;
• kapan;
• melalui media apa;
• bagaimana evidence disimpan.

Informasi dapat mencakup policy, regulatory update, control reminder, incident, training, dan management decision.

11. Operational Compliance Process

Framework perlu mengatur bagaimana compliance berjalan dalam operasi.

Contoh proses:

• regulatory identification;
• obligation assignment;
• risk assessment;
• control implementation;
• monitoring;
• exception handling;
• escalation;
• investigation;
• corrective action;
• closure.

12. Monitoring dan Evaluation

Monitoring diperlukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan.

Materi internal RWI secara eksplisit menempatkan prosedur monitoring dan evaluasi kepatuhan sebagai salah satu elemen compliance framework.

Monitoring dapat mencakup:

• obligation status;
• control testing;
• KPI;
• KRI;
• KCI;
• incident;
• overdue actions;
• repeat findings;
• regulatory changes.

13. Compliance Reporting

Reporting bukan hanya penyampaian status comply atau noncomply.

Laporan perlu memberikan konteks mengenai:

• high-risk obligations;
• critical gap;
• control failure;
• incident;
• overdue action;
• trend;
• risk exposure;
• management decision required.

Materi internal compliance framework menempatkan mekanisme pelaporan sebagai salah satu komponen inti sistem.

14. Raising Concern dan Investigation

Framework perlu menyediakan mekanisme untuk melaporkan concern dan menangani dugaan pelanggaran.

Area yang perlu diatur:

• reporting channel;
• confidentiality;
• protection;
• triage;
• investigator assignment;
• evidence management;
• root cause;
• corrective action;
• closure.

15. Managing Noncompliance

Noncompliance perlu dikelola melalui proses formal.

Proses dapat mencakup:

• recording;
• classification;
• impact assessment;
• containment;
• investigation;
• root cause analysis;
• corrective action;
• disciplinary action;
• closure validation;
• lesson learned.

16. Internal Audit

Audit internal memberikan assurance independen atas framework dan implementasinya.

Audit dapat menilai:

• governance;
• policy;
• obligations;
• risk assessment;
• control;
• monitoring;
• reporting;
• incident handling;
• remediation.

17. Management Review

Management review memastikan pimpinan mengevaluasi kecukupan sistem.

Input dapat mencakup:

• perubahan regulasi;
• risk profile;
• hasil monitoring;
• incident;
• audit findings;
• control effectiveness;
• action plan;
• resource requirement.

Output review dapat berupa keputusan perbaikan, penguatan kontrol, perubahan kebijakan, tambahan sumber daya, atau prioritas baru.

18. Continual Improvement

Framework perlu memiliki mekanisme pembaruan.

Trigger dapat berasal dari:

• perubahan regulasi;
• audit;
• incident;
• management review;
• perubahan proses;
• perubahan struktur;
• perubahan teknologi;
• feedback pengguna.

Compliance Framework Berbasis Risiko

Risk-based compliance berarti pengelolaan kepatuhan disesuaikan dengan tingkat exposure.

Pendekatan ini tidak menghilangkan kewajiban. Seluruh obligation tetap perlu dikelola, tetapi intensitas kontrol dan monitoring dapat berbeda.

Faktor prioritas dapat mencakup:

• dampak hukum;
• dampak finansial;
• dampak operasional;
• dampak reputasi;
• regulatory sensitivity;
• frequency;
• complexity;
• incident history;
• control weakness;
• velocity.

Kewajiban berisiko tinggi dapat membutuhkan approval yang lebih ketat, monitoring lebih sering, testing lebih dalam, dan escalation threshold lebih rendah.

Compliance Framework dan Model Tiga Lini

Lini Pertama

Unit bisnis dan operasional bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan kontrol.

Tanggung jawab dapat mencakup:

• memahami obligation;
• menjalankan prosedur;
• melaksanakan control;
• menyimpan evidence;
• melaporkan exception;
• menyelesaikan action.

Lini Kedua

Fungsi compliance, risk, legal, dan fungsi oversight membantu membangun framework, melakukan monitoring, memberikan advisory, dan challenge.

Lini Ketiga

Audit internal memberikan assurance independen.

Framework perlu mencegah duplikasi dan memastikan seluruh lini memahami mandatnya.

Compliance Framework untuk Holding dan Grup Usaha

Holding membutuhkan keseimbangan antara standardisasi dan fleksibilitas entitas.

Framework grup dapat mencakup:

• group compliance policy;
• minimum compliance standard;
• group obligation taxonomy;
• entity-specific obligations;
• group risk taxonomy;
• common control principles;
• reporting standard;
• escalation threshold;
• consolidation process;
• coordinated assurance.

Model federated dapat digunakan. Holding menetapkan prinsip dan metodologi minimum, sementara entitas mengelola kewajiban yang spesifik terhadap industrinya.

Digitalisasi Compliance Framework

Framework dapat menjadi dasar pengembangan sistem digital.

Fitur yang dapat diturunkan dari framework:

• regulatory inventory;
• obligation register;
• risk register;
• control library;
• workflow;
• approval;
• monitoring calendar;
• reminder;
• incident management;
• investigation tracking;
• remediation;
• evidence repository;
• dashboard;
• audit trail.

Digitalisasi perlu dilakukan setelah taxonomy, process, ownership, data, dan reporting requirement jelas.

Tahapan Penyusunan Compliance Framework

Fase 1. Project Initiation

Menetapkan objective, scope, stakeholder, data request, timeline, dan project governance.

Fase 2. Document Review dan Process Understanding

Mengkaji kebijakan, SOP, struktur, risk register, audit report, incident, serta proses bisnis.

Fase 3. Regulatory Identification dan Mapping

Mengidentifikasi dan memetakan kewajiban ke proses dan owner.

Fase 4. Compliance Gap Analysis

Menilai gap desain, implementasi, dan efektivitas.

Materi internal RWI menempatkan regulatory compliance gap analysis sebelum finalisasi framework dan manual agar desain sistem menjawab kondisi aktual.

Fase 5. Governance Design

Menentukan structure, role, RACI, reporting line, forum, dan escalation.

Fase 6. Risk and Control Design

Menentukan metodologi compliance risk, control requirement, dan integration dengan ERM.

Fase 7. Monitoring dan Reporting Design

Menentukan indicator, frequency, dashboard, escalation, dan management reporting.

Fase 8. Framework Development

Mengonsolidasikan seluruh elemen menjadi satu kerangka.

Fase 9. Manual dan Procedure Development

Framework diterjemahkan menjadi pedoman, SOP, flowchart, register, dan tools.

Fase 10. Validation

Draft dibahas bersama management dan process owner.

Fase 11. Roadmap

Gap dan rekomendasi diterjemahkan menjadi initiative, owner, timeline, resource, dan milestone.

Fase 12. Knowledge Transfer

Workshop dan sosialisasi dilakukan agar framework dipahami dan dapat dijalankan.

Materi internal RWI menggunakan document review, interview, FGD, compliance mapping, gap analysis, framework development, manual drafting, final reporting, roadmap, transfer knowledge, dan post-implementation support sebagai tahapan penguatan sistem kepatuhan.

Deliverables Compliance Framework

Deliverable dapat mencakup:

• current state assessment;
• regulatory inventory;
• compliance obligation register;
• regulatory compliance matrix;
• compliance gap analysis;
• compliance governance structure;
• RACI matrix;
• compliance policy;
• compliance framework document;
• compliance risk methodology;
• control framework;
• monitoring framework;
• reporting framework;
• issue and escalation mechanism;
• compliance manual;
• SOP dan flowchart;
• implementation roadmap;
• workshop material;
• management presentation.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan Compliance Framework

1. Menganggap Framework sebagai Diagram

Diagram tidak cukup tanpa definisi peran, proses, data, dan governance.

2. Tidak Melakukan Regulatory Mapping

Framework dapat menjadi generik dan tidak terhubung dengan kewajiban aktual.

3. Tidak Melakukan Gap Assessment

Framework dapat tidak menjawab masalah existing.

4. Menempatkan Semua Tanggung Jawab pada Compliance

Unit bisnis tetap bertanggung jawab atas pemenuhan.

5. Tidak Mengintegrasikan Compliance Risk

Manajemen kehilangan pandangan terpadu atas exposure.

6. Tidak Mendefinisikan Control Ownership

Kontrol tersedia tetapi tidak memiliki akuntabilitas.

7. Reporting Terlalu Administratif

Manajemen membutuhkan informasi mengenai exposure, critical issue, dan decision.

8. Tidak Memiliki Escalation Threshold

Isu material dapat terlambat ditangani.

9. Tidak Menyediakan Improvement Mechanism

Framework cepat menjadi usang.

10. Memulai dari Aplikasi

Teknologi tidak dapat menggantikan framework yang belum jelas.

Fitur dan Manfaat Compliance Framework

Fitur: Compliance governance

Manfaat: Memperjelas peran, kewenangan, dan accountability.

Fitur: Regulatory mapping

Manfaat: Menghubungkan obligation dengan proses dan owner.

Fitur: Compliance risk model

Manfaat: Membantu memprioritaskan exposure.

Fitur: Control framework

Manfaat: Memastikan kewajiban didukung kontrol yang dapat diuji.

Fitur: Monitoring framework

Manfaat: Memberikan visibilitas atas status dan issue.

Fitur: Reporting framework

Manfaat: Mengubah data compliance menjadi informasi manajemen.

Fitur: Escalation mechanism

Manfaat: Mempercepat respons terhadap isu material.

Fitur: Audit dan review

Manfaat: Menguji efektivitas sistem.

Fitur: Improvement mechanism

Manfaat: Menjaga framework tetap relevan.

Fitur: Implementation roadmap

Manfaat: Mengarahkan penguatan sistem secara bertahap.

Pembeda RWI Consulting

RWI Consulting menyusun compliance framework dengan menghubungkan governance, regulatory mapping, compliance obligations, risk management, internal control, monitoring, reporting, audit, dan improvement.

Pendekatan RWI Consulting tidak berhenti pada penyusunan dokumen framework. Setiap elemen diarahkan untuk memiliki hubungan yang jelas dengan:

• process;
• owner;
• risk;
• control;
• evidence;
• monitoring;
• reporting;
• issue;
• remediation;
• management review.

Framework dapat dikembangkan menjadi compliance policy, compliance manual, SOP, obligation register, compliance risk register, control library, reporting mechanism, dan implementation roadmap.

Materi internal RWI menunjukkan metodologi yang mencakup document review, process understanding, regulatory identification, compliance mapping, gap analysis, framework development, manual drafting, final reporting, roadmap, transfer knowledge, dan dukungan implementasi.

Internal Link Wheel Compliance Framework

Konten Induk

• Compliance Management System
• GRC Consulting

Konten Setingkat

• GRC Compliance
• Compliance Gap Assessment
• ISO 37301

Konten Turunan

• Regulatory Mapping
• Compliance Risk Assessment
• Compliance Risk Management Software

FAQ Compliance Framework

Apa itu compliance framework?

Compliance framework adalah kerangka yang mengatur prinsip, governance, kewajiban, risiko, kontrol, monitoring, reporting, audit, dan improvement untuk mengelola kepatuhan perusahaan.

Apa perbedaan compliance framework dan Compliance Management System?

Framework menjelaskan struktur dan cara kerja. Compliance Management System menjalankan, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki framework tersebut.

Apa perbedaan framework dan compliance policy?

Policy adalah pernyataan komitmen dan prinsip. Framework menjelaskan struktur, proses, role, control, monitoring, reporting, dan escalation.

Apa perbedaan compliance framework dan compliance manual?

Framework menetapkan arsitektur sistem. Manual menerjemahkannya menjadi pedoman dan prosedur operasional.

Apa komponen utama compliance framework?

Komponen dapat mencakup governance, obligations, regulatory mapping, risk, internal control, competence, monitoring, reporting, investigation, audit, management review, dan improvement.

Apakah compliance framework harus berbasis risiko?

Pendekatan berbasis risiko membantu perusahaan mengalokasikan monitoring dan control effort berdasarkan tingkat exposure.

Apakah compliance risk perlu masuk ERM?

Ya. Integrasi membantu manajemen memperoleh satu pandangan mengenai dampak kepatuhan terhadap sasaran perusahaan.

Siapa pemilik compliance obligations?

Unit proses bertanggung jawab atas pemenuhan obligation. Fungsi compliance mengembangkan framework, memberikan advisory, melakukan monitoring, dan challenge.

Apa peran regulatory mapping?

Regulatory mapping menghubungkan regulasi dengan obligation, proses, owner, frekuensi, risk, control, evidence, dan status pemenuhan.

Bagaimana framework dimonitor?

Monitoring dapat menggunakan KPI, KRI, KCI, obligation status, incident trend, control testing, audit findings, dan action plan.

Apakah framework perlu digitalisasi?

Tidak selalu. Digitalisasi relevan setelah taxonomy, process, ownership, data, dan reporting requirement telah jelas.

Apa output proyek penyusunan compliance framework?

Output dapat berupa governance structure, policy, regulatory matrix, risk methodology, control framework, monitoring dan reporting mechanism, manual, SOP, serta roadmap implementasi.

Konsultasi Compliance Framework

RWI Consulting membantu perusahaan menyusun compliance framework mulai dari current state assessment, regulatory mapping, compliance gap analysis, governance design, risk and control design, monitoring, reporting, manual, hingga implementation roadmap.

<strong>Jadwalkan konsultasi Compliance Framework bersama RWI Consulting untuk membangun kerangka kepatuhan yang terintegrasi, berbasis risiko, aplikatif, dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.</strong>