RWI Consulting
RWI Consulting RWI Consulting
RWI Consulting
RWI Consulting RWI Consulting

ISO 37001 Adalah: Pengertian, Klausul, SMAP, dan Sertifikasi 2025

ISO 37001 adalah standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pahami 10 klausul, FKAP, penilaian risiko, kewajiban BUMN, dan proses sertifikasi ISO 37001:2025.
Rate this post

ISO 37001 Adalah Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Balok huruf kayu yang mengeja 'KEAMANAN SIBER' di atas latar belakang kisi kayu untuk tema perlindungan data.

Photo by Ann Hannes on Pexels

ISO 37001 adalah standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang membantu organisasi mencegah, mendeteksi, menangani, dan mengurangi risiko penyuapan melalui kebijakan, pengendalian, penilaian risiko, serta mekanisme pengawasan. Standar ini berlaku bagi organisasi publik, swasta, dan nirlaba. Edisi terbaru, ISO 37001:2025, memperkuat budaya kepatuhan, pengelolaan konflik kepentingan, dan efektivitas fungsi anti penyuapan.

Penerapan ISO 37001 menjadi relevan ketika perusahaan menghadapi transaksi bernilai besar, proses pengadaan yang kompleks, hubungan dengan pejabat publik, penggunaan perantara bisnis, atau aktivitas yang melibatkan banyak pihak berkepentingan.

Risiko penyuapan dapat muncul dalam bentuk pemberian keuntungan tidak semestinya untuk memengaruhi keputusan bisnis, memenangkan kontrak, mempercepat persetujuan, atau memperoleh perlakuan khusus. Risiko ini dapat melibatkan karyawan, pengurus organisasi, pemasok, konsultan, agen, maupun mitra usaha.

ISO 37001 menyediakan kerangka sistematis untuk mengelola risiko tersebut. Namun, sertifikasi ISO 37001 tidak menjamin organisasi terbebas dari penyuapan. Efektivitas sistem tetap bergantung pada kepemimpinan, konsistensi penerapan kontrol, kualitas pengawasan, dan keberanian organisasi menindak pelanggaran.

Fakta Penting ISO 37001

Grafik dan diagram rinci pada dokumen di samping laptop, mewakili analisis data.

Photo by Lukas Blazek on Pexels

  • Standar: ISO 37001:2025, Anti-bribery management systems, diterbitkan oleh International Organization for Standardization.
  • Tujuan: membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan melalui sistem manajemen berbasis risiko.
  • Struktur: 10 klausul utama, dengan klausul 4 sampai 10 berisi persyaratan sistem manajemen.
  • Regulasi Indonesia: penerapan SMAP pada BUMN berkaitan dengan Surat Menteri BUMN S-35/MBU/01/2020 dan kebijakan pencegahan korupsi nasional.
  • Sertifikasi: umumnya melibatkan audit Stage 1, Stage 2, keputusan sertifikasi, audit surveillance, dan sertifikasi ulang dalam siklus tiga tahun.

Apa Tujuan ISO 37001?

Sebuah SPBU modern di Aktobe, Kazakhstan, yang diterangi dengan terang di bawah langit malam.

Photo by Gleb Bryzhak on Pexels

Tujuan ISO 37001 adalah membangun sistem pengendalian anti penyuapan yang sesuai dengan risiko, ukuran, karakteristik, dan kompleksitas organisasi.

Standar ini membantu perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas, membangun mekanisme pencegahan, meningkatkan kemampuan mendeteksi indikasi penyuapan, serta memastikan laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Secara operasional, penerapan ISO 37001 memiliki beberapa sasaran utama:

  • Mengidentifikasi aktivitas dan hubungan bisnis yang memiliki risiko penyuapan.
  • Menetapkan kebijakan serta tanggung jawab anti penyuapan.
  • Mengembangkan pengendalian keuangan dan nonkeuangan.
  • Melaksanakan due diligence berdasarkan tingkat risiko.
  • Meningkatkan kesadaran dan kompetensi personel.
  • Menyediakan mekanisme pelaporan dugaan penyuapan.
  • Menangani pelanggaran melalui investigasi dan tindakan korektif.
  • Mengevaluasi efektivitas SMAP secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pengawasan individual. Pengendalian anti penyuapan menjadi bagian dari proses bisnis, bukan hanya tanggung jawab satu unit kepatuhan.

Ruang Lingkup Penerapan ISO 37001

Kamera ISO-Rapid I jadul dengan desain retro yang tergeletak di atas rumput, membangkitkan nostalgia.

Photo by Maurice Engelen on Pexels

ISO 37001 dapat diterapkan pada organisasi dengan berbagai ukuran dan sektor. Ruang lingkup SMAP perlu ditetapkan berdasarkan konteks organisasi, lokasi, kegiatan, hubungan bisnis, dan risiko penyuapan yang relevan.

Standar ini mencakup penyuapan yang dilakukan oleh atau terhadap organisasi, personel, maupun mitra bisnis dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi. Penyuapan dapat terjadi secara langsung atau melalui pihak ketiga.

Contohnya adalah pemberian komisi ilegal kepada pengambil keputusan, hadiah yang dimaksudkan untuk memengaruhi tender, pembayaran tidak semestinya kepada pejabat, atau penggunaan konsultan sebagai perantara penyuapan.

ISO 37001 berfokus pada penyuapan. Risiko fraud lain, seperti pencurian aset, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan sistem informasi, perlu dikelola melalui kerangka pengendalian yang lebih luas apabila berada di luar ruang lingkup penyuapan.

Karena itu, ISO 37001 dapat diintegrasikan dengan program anti fraud, manajemen risiko, kepatuhan, serta Good Corporate Governance. Alamat tautan tersebut perlu dicocokkan kembali dengan URL aktif sebelum publikasi.

ISO 37001:2025 dan Perbedaannya dengan ISO 37001:2016

Pengaturan menakjubkan dari 75.000 lembar uang Rupiah Indonesia yang menampilkan warna-warna cerah dan desain yang rumit.

Photo by Robert Lens on Pexels

ISO menerbitkan ISO 37001:2025 pada Februari 2025 sebagai revisi ISO 37001:2016. Pembaruan ini mempertahankan tujuan utama pengendalian penyuapan sekaligus memperjelas sejumlah area penting.

Perubahan yang perlu diperhatikan meliputi penguatan budaya anti penyuapan dan kepatuhan, pengelolaan konflik kepentingan, penjelasan fungsi anti penyuapan, serta penyesuaian struktur standar dengan kerangka sistem manajemen ISO yang lebih baru.

Organisasi juga perlu mempertimbangkan relevansi perubahan iklim dalam konteks dan kebutuhan pihak berkepentingan. Hal tersebut bukan berarti seluruh perusahaan otomatis memiliki risiko penyuapan terkait iklim, tetapi organisasi perlu mengevaluasi relevansinya secara proporsional.

Aspek ISO 37001:2016 ISO 37001:2025 Struktur Mengikuti struktur sistem manajemen ISO pada saat penerbitan Diselaraskan dengan struktur harmonisasi ISO terbaru Budaya kepatuhan Didukung melalui kepemimpinan dan pengendalian Penekanannya diperjelas dalam persyaratan sistem Konflik kepentingan Dikelola melalui mekanisme pengendalian yang relevan Mendapat perhatian yang lebih eksplisit Fungsi anti penyuapan Memiliki mandat pengawasan SMAP Konsep dan perannya diperjelas Status standar Edisi lama dalam masa transisi sertifikasi Edisi internasional yang berlaku saat ini Berdasarkan ketentuan transisi internasional, audit sertifikasi awal dan sertifikasi ulang terakreditasi sejak 31 Agustus 2026 harus menggunakan ISO 37001:2025. Sertifikasi ISO 37001:2016 harus menyelesaikan transisi paling lambat 28 Februari 2027.

Perusahaan yang masih menggunakan versi 2016 perlu melakukan gap analysis terhadap perubahan standar, memperbarui dokumen dan proses yang relevan, serta menyepakati audit transisi dengan lembaga sertifikasi.

Struktur 10 Klausul ISO 37001

Gambar close-up uang kertas euro dalam berbagai denominasi yang disebar, menunjukkan detail mata uang.

Photo by Ivan Vi on Pexels

ISO 37001 menggunakan struktur sistem manajemen yang harmonis dengan standar ISO lainnya. Kesamaan struktur membantu organisasi mengintegrasikan kebijakan, pengelolaan risiko, dokumentasi, audit internal, serta tindakan perbaikan.

Klausul Nama Fokus Penerapan 1 Scope Menjelaskan ruang lingkup standar 2 Normative References Menjelaskan acuan normatif standar 3 Terms and Definitions Menetapkan istilah yang digunakan 4 Context of the Organization Konteks, pihak berkepentingan, ruang lingkup SMAP, dan penilaian risiko 5 Leadership Komitmen pimpinan, kebijakan, tanggung jawab, dan fungsi anti penyuapan 6 Planning Penanganan risiko dan peluang serta sasaran anti penyuapan 7 Support Sumber daya, kompetensi, awareness, komunikasi, dan informasi terdokumentasi 8 Operation Due diligence, pengendalian, pelaporan, dan investigasi 9 Performance Evaluation Monitoring, audit internal, tinjauan manajemen, dan evaluasi kinerja 10 Improvement Penanganan ketidaksesuaian, tindakan korektif, dan perbaikan berkelanjutan Klausul 1 sampai 3 memberikan kerangka dasar standar. Klausul 4 sampai 10 merupakan bagian utama yang perlu diterapkan dan dapat menjadi objek evaluasi kesesuaian dalam sertifikasi.

Klausul 4: Konteks Organisasi dan Penilaian Risiko Penyuapan

Grafik perdagangan mata uang kripto terperinci yang menunjukkan tren pasar dengan grafik lilin dan batang.

Photo by Rafael Minguet Delgado on Pexels

Penerapan SMAP dimulai dari pemahaman terhadap konteks internal dan eksternal organisasi. Perusahaan perlu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi risiko penyuapan, termasuk model bisnis, wilayah operasi, struktur kepemilikan, regulator, jenis transaksi, dan hubungan dengan mitra bisnis.

Hasil analisis konteks digunakan untuk menetapkan ruang lingkup SMAP serta dasar bribery risk assessment.

Misalnya, perusahaan konstruksi yang menggunakan banyak subkontraktor dapat memiliki risiko berbeda dari perusahaan teknologi yang sebagian besar aktivitasnya dilakukan melalui kontrak digital. Pengendalian perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut.

Klausul 5: Kepemimpinan dan Kebijakan Anti Penyuapan

Sebuah papan peringatan yang jelas melarang merokok, vaping, dan marijuana di dinding beton.

Photo by Erik Mclean on Pexels

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam ISO 37001. Direksi dan organ pengawas perlu menunjukkan komitmen melalui keputusan, alokasi sumber daya, komunikasi, dan tindakan nyata terhadap pelanggaran.

Kebijakan anti penyuapan harus menjelaskan larangan penyuapan, komitmen memenuhi ketentuan yang berlaku, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi ketidakpatuhan.

Kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan kepada personel dan pihak berkepentingan yang relevan. Organisasi juga perlu memastikan pekerja memahami kapan suatu pemberian hadiah, jamuan, sponsorship, atau pembayaran berpotensi menimbulkan risiko penyuapan.

Apa Itu Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)?

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan atau FKAP adalah fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penerapan dan efektivitas SMAP serta memberikan arahan mengenai isu anti penyuapan.

Dalam ISO 37001, fungsi ini memerlukan kewenangan, kompetensi, sumber daya, serta akses yang memadai kepada manajemen puncak dan organ pengarah sesuai struktur organisasi.

Tanggung jawab FKAP dapat mencakup:

  • Memantau kesesuaian SMAP dengan persyaratan yang berlaku.
  • Memberikan arahan terkait kebijakan dan prosedur anti penyuapan.
  • Mengawasi pelaksanaan program kepatuhan anti penyuapan.
  • Mendorong evaluasi efektivitas pengendalian.
  • Mendukung pelaporan kinerja SMAP kepada manajemen.
  • Memastikan isu penting dapat dieskalasikan kepada pihak berwenang.

FKAP tidak menggantikan tanggung jawab unit bisnis. Pemilik proses tetap bertanggung jawab menjalankan pengendalian dalam aktivitasnya. FKAP memberikan pengawasan, arahan, dan koordinasi sesuai mandatnya.

Organisasi juga harus mengelola potensi konflik kepentingan. Personel yang menilai suatu pengendalian sebaiknya tidak berada dalam posisi yang membuat independensi penilaiannya terganggu.

Klausul 6 dan 7: Perencanaan, Kompetensi, serta Komunikasi

Setelah memahami risiko, perusahaan perlu menetapkan sasaran anti penyuapan, tindakan pengendalian, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan mekanisme evaluasi.

Sasaran SMAP sebaiknya dapat diukur. Contohnya adalah penyelesaian due diligence terhadap mitra berisiko tinggi, penyelesaian tindakan korektif, atau pelaksanaan pelatihan bagi personel yang menangani transaksi sensitif.

Klausul dukungan menekankan kebutuhan kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan dokumentasi. Pelatihan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan.

Personel pengadaan membutuhkan pemahaman mengenai konflik kepentingan dan pengendalian vendor. Tim penjualan perlu memahami risiko penggunaan agen. Manajemen membutuhkan informasi mengenai tanggung jawab pengawasan dan konsekuensi keputusan bisnis.

Klausul 8: Pengendalian Operasional Anti Penyuapan

Klausul operasional menghubungkan kebijakan dengan tindakan dalam proses bisnis. Organisasi perlu menetapkan kontrol yang proporsional terhadap risiko penyuapan pada aktivitas, transaksi, proyek, personel, dan hubungan bisnis.

Pengendalian dapat berupa pemeriksaan kewenangan, persetujuan berlapis, pemisahan tugas, verifikasi pembayaran, due diligence, pembatasan hadiah, serta pemantauan transaksi tidak biasa.

Pengendalian keuangan membantu memastikan transaksi dicatat secara benar, memiliki dasar yang sah, dan memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.

Pengendalian nonkeuangan mencakup proses pengadaan, penjualan, operasional, sumber daya manusia, hubungan pemerintah, serta keputusan bisnis lainnya.

Bribery Risk Assessment dalam ISO 37001

Bribery risk assessment adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko penyuapan yang dapat memengaruhi organisasi.

Penilaian perlu mempertimbangkan kemungkinan kejadian, konsekuensi, kondisi pengendalian, dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan.

Prosesnya dapat dimulai dengan memetakan aktivitas berisiko, termasuk pengadaan, pemilihan vendor, perizinan, proyek investasi, pembayaran komisi, sponsorship, dan hubungan dengan pejabat publik.

Aktivitas Contoh Risiko Penyuapan Pengendalian Pengadaan Pemberian imbalan kepada panitia untuk memenangkan tender Conflict of interest declaration, evaluasi independen, approval matrix Perizinan Pembayaran tidak semestinya untuk mempercepat izin Larangan facilitation payment, verifikasi biaya resmi, escalation Penjualan Komisi tidak wajar melalui agen Due diligence, review kontrak, validasi pembayaran Sponsorship Donasi digunakan untuk memengaruhi keputusan Review penerima, persetujuan, dokumentasi tujuan Rekrutmen Keuntungan pribadi untuk memengaruhi seleksi Seleksi transparan, deklarasi konflik kepentingan Hasil penilaian sebaiknya dituangkan dalam bribery risk register yang mencantumkan proses, skenario risiko, penyebab, dampak, kontrol, pemilik risiko, tingkat risiko, dan rencana penanganannya.

Risk assessment perlu diperbarui ketika terjadi perubahan bisnis yang signifikan, muncul mitra baru berisiko tinggi, atau terdapat indikasi kelemahan pengendalian.

Due Diligence Mitra Bisnis dan Personel

Due diligence adalah proses pemeriksaan berbasis risiko untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum organisasi menjalin atau melanjutkan hubungan bisnis maupun mengambil keputusan yang berisiko.

Dalam SMAP, due diligence membantu organisasi memahami siapa pihak yang terlibat, kepemilikan dan pengendaliannya, reputasi, hubungan dengan pejabat publik, serta indikasi risiko penyuapan.

Untuk mitra bisnis, pemeriksaan dapat mencakup:

  • Identitas dan legalitas badan usaha.
  • Struktur kepemilikan serta beneficial ownership.
  • Hubungan dengan pejabat atau pengambil keputusan.
  • Riwayat pelanggaran dan informasi reputasi yang relevan.
  • Kewajaran ruang lingkup pekerjaan dan imbalan.
  • Kemampuan memenuhi komitmen anti penyuapan.

Untuk personel, pemeriksaan dilakukan sesuai risiko jabatan dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama pada posisi yang memiliki kewenangan transaksi, persetujuan, pengadaan, atau pengelolaan pihak ketiga.

Due diligence bukan kegiatan sekali selesai. Perubahan pemilik perusahaan, hubungan bisnis, nilai kontrak, dan kondisi risiko dapat memerlukan pemeriksaan ulang.

Whistleblowing System dalam ISO 37001

Whistleblowing System atau WBS merupakan mekanisme untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, termasuk penyuapan. Sistem pelaporan perlu dapat diakses, menjaga kerahasiaan sesuai kebutuhan, dan melindungi pelapor yang bertindak dengan itikad baik dari tindakan pembalasan.

Organisasi perlu menyediakan prosedur penerimaan, penilaian awal, penanganan, investigasi, dan penyelesaian laporan.

Saluran pelaporan dapat berbentuk portal, email khusus, hotline, atau mekanisme lain yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Pengelolaannya harus memperhatikan keamanan informasi dan independensi penanganan.

Setiap laporan tidak otomatis membuktikan terjadinya penyuapan. Organisasi harus menilai informasi, mengumpulkan bukti, menjaga asas keadilan, serta mengambil keputusan berdasarkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan investigasi perlu diterjemahkan menjadi tindakan korektif ketika terdapat kelemahan sistem. Dengan demikian, WBS menjadi sumber informasi untuk perbaikan pengendalian.

Klausul 9 dan 10: Evaluasi Kinerja dan Perbaikan

SMAP perlu dipantau untuk memastikan kebijakan dan kontrol berjalan sebagaimana direncanakan. Evaluasi dapat meliputi indikator kinerja, audit internal, tinjauan manajemen, serta pemeriksaan efektivitas tindakan korektif.

Indikator yang dapat digunakan meliputi penyelesaian due diligence, penyelesaian pelatihan, keterlambatan tindak lanjut, kepatuhan terhadap mekanisme persetujuan, dan kualitas dokumentasi pengendalian.

Audit internal perlu menilai kesesuaian serta efektivitas penerapan, bukan hanya keberadaan prosedur.

Ketidaksesuaian harus dianalisis penyebabnya. Tindakan korektif diarahkan untuk mengatasi akar masalah agar kelemahan serupa tidak terus berulang.

Apakah ISO 37001 Wajib bagi BUMN?

Penerapan SMAP memiliki dasar kebijakan khusus dalam lingkungan BUMN. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 membahas implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Selain itu, terdapat Surat Menteri BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 mengenai sertifikasi ISO 37001 SMAP di BUMN.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Instruksi tersebut menjadi bagian dari konteks historis penguatan pencegahan korupsi, termasuk proses adopsi ISO 37001:2016 sebagai standar nasional oleh BSN.

Namun, Inpres 10 Tahun 2016 tidak boleh ditafsirkan sebagai ketentuan yang secara langsung mewajibkan seluruh BUMN memperoleh sertifikat ISO 37001.

BUMN perlu membaca kewajiban penerapan dan sertifikasi berdasarkan surat kebijakan yang ditujukan kepada BUMN, ketentuan yang masih berlaku, serta ruang lingkup perusahaan.

Organisasi juga perlu memperhatikan perubahan standar dari edisi 2016 menjadi 2025 dalam program sertifikasinya.

Integrasi ISO 37001 dengan ISO 31000 dan ISO 37301

ISO 37001 dapat diintegrasikan dengan sistem Governance, Risk, and Compliance atau GRC untuk membangun pengendalian yang lebih konsisten.

ISO 31000 menyediakan pedoman manajemen risiko yang dapat digunakan dalam pengembangan metodologi risk assessment perusahaan.

ISO 37301 memberikan persyaratan sistem manajemen kepatuhan. Standar ini mencakup pengelolaan compliance obligations secara lebih luas daripada penyuapan.

ISO 37001 secara khusus mengatur persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Ketiganya dapat digunakan bersama dengan pembagian ruang lingkup yang jelas.

Standar Fokus Utama Peran dalam GRC ISO 31000 Manajemen risiko Metodologi identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko ISO 37301 Sistem manajemen kepatuhan Pengelolaan kewajiban dan budaya kepatuhan ISO 37001 Sistem manajemen anti penyuapan Pengendalian spesifik terhadap risiko penyuapan Integrasi dapat dilakukan melalui risk register yang terhubung, compliance obligations register, control matrix, pelaporan kepada manajemen, serta mekanisme audit dan tindakan korektif.

Prinsip Three Lines Model juga membantu membagi tanggung jawab. Unit bisnis menjalankan pengendalian, fungsi risiko dan kepatuhan mendukung monitoring dan challenge, sedangkan audit internal memberikan assurance independen.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mengurangi duplikasi pengendalian serta menghasilkan informasi yang lebih berguna bagi Direksi dan organ pengawasan.

Tahapan Implementasi ISO 37001

Implementasi ISO 37001 sebaiknya dimulai dengan memahami kondisi pengendalian yang sudah berjalan. Organisasi tidak perlu langsung membuat seluruh prosedur baru apabila beberapa pengendalian telah tersedia dan terbukti efektif.

  1. Initial assessment. Menilai kondisi kebijakan, proses, struktur, dan pengendalian anti penyuapan yang tersedia.
  2. Gap analysis. Membandingkan praktik existing dengan persyaratan ISO 37001:2025.
  3. Bribery risk assessment. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan berdasarkan konteks bisnis.
  4. Pengembangan sistem. Menetapkan kebijakan, FKAP, prosedur, due diligence, serta pengendalian keuangan dan nonkeuangan.
  5. Implementasi. Menjalankan kontrol, komunikasi, pelatihan, dan monitoring dalam proses bisnis.
  6. Audit internal. Mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas SMAP.
  7. Management review. Meninjau kinerja sistem, masalah, risiko, dan kebutuhan perbaikan.
  8. Certification readiness. Memastikan bukti penerapan tersedia sebelum audit eksternal.

Durasi implementasi bergantung pada kompleksitas perusahaan, jumlah lokasi, lingkup sertifikasi, kesiapan dokumen, dan efektivitas pengendalian existing. Tidak terdapat satu durasi implementasi yang berlaku untuk semua organisasi.

Proses Sertifikasi ISO 37001: Stage 1 dan Stage 2 Audit

Sertifikasi ISO 37001 dilakukan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, bukan diterbitkan langsung oleh ISO. Organisasi perlu memeriksa kompetensi serta ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi yang dipilih.

Stage 1 Audit

Stage 1 merupakan tahap penilaian awal untuk memahami ruang lingkup, dokumentasi, kesiapan sistem, serta kondisi organisasi sebelum audit utama.

Auditor dapat meninjau kebijakan anti penyuapan, hasil penilaian risiko, struktur FKAP, prosedur pengendalian, serta kesiapan kegiatan audit internal dan management review.

Hasil Stage 1 digunakan untuk menentukan kesiapan menuju Stage 2 dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian.

Stage 2 Audit

Stage 2 berfokus pada penilaian penerapan dan efektivitas sistem. Auditor mengumpulkan bukti melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, observasi, dan pengujian sampel aktivitas.

Perusahaan dapat diminta menunjukkan bukti due diligence, kontrol pengadaan, pelatihan, penanganan laporan, monitoring, audit internal, serta tindakan korektif.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, organisasi harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan lembaga sertifikasi sebelum keputusan sertifikasi dapat diselesaikan.

Surveillance dan Sertifikasi Ulang

Setelah sertifikasi diberikan, lembaga sertifikasi melakukan audit surveillance sesuai program sertifikasi untuk memastikan SMAP dipelihara dan terus diterapkan.

Siklus sertifikasi sistem manajemen umumnya berlangsung tiga tahun, dengan audit surveillance selama siklus tersebut dan sertifikasi ulang menjelang berakhirnya masa berlaku.

Perusahaan harus terus memperbarui penilaian risiko, menjalankan kontrol, meninjau kinerja, dan melakukan perbaikan. Sertifikat yang masih berlaku tidak berarti organisasi boleh menghentikan kegiatan SMAP.

Manfaat Strategis ISO 37001 bagi Perusahaan

ISO 37001 memberikan manfaat ketika sistemnya benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian proses bisnis.

Pertama, perusahaan dapat memperjelas ekspektasi perilaku dan akuntabilitas. Kebijakan anti penyuapan membantu personel memahami batas tindakan yang diperbolehkan serta mekanisme meminta arahan ketika menghadapi situasi yang tidak jelas.

Kedua, bribery risk assessment membantu memprioritaskan sumber daya. Perusahaan dapat memberikan perhatian lebih besar pada hubungan bisnis, proyek, dan transaksi dengan risiko penyuapan tinggi.

Ketiga, sistem ini mendukung pengendalian mitra bisnis. Due diligence serta klausul kontraktual anti penyuapan dapat membantu perusahaan mengelola exposure yang muncul melalui pihak ketiga.

Keempat, monitoring, WBS, audit internal, dan tindakan korektif membantu perusahaan mendeteksi kelemahan serta memperbaiki proses.

Kelima, penerapan SMAP yang konsisten dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Namun sertifikat tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh aktivitas perusahaan pasti bebas dari penyuapan.

Kesalahan Umum dalam Implementasi ISO 37001

Beberapa kelemahan implementasi yang perlu dihindari adalah:

  • Menggunakan kebijakan anti penyuapan yang terlalu umum dan tidak sesuai risiko bisnis.
  • Menunjuk FKAP tanpa kewenangan atau sumber daya memadai.
  • Menyusun bribery risk assessment tanpa keterlibatan pemilik proses.
  • Melakukan due diligence hanya sebagai formalitas administrasi.
  • Menerapkan kontrol tanpa bukti pelaksanaan.
  • Menyediakan WBS tetapi tidak memiliki mekanisme penanganan laporan yang jelas.
  • Menganggap sertifikat sebagai tujuan akhir sehingga evaluasi sistem berhenti setelah audit.

Kesalahan tersebut perlu ditangani melalui gap assessment, perbaikan desain kontrol, peningkatan kompetensi, penguatan ownership, serta evaluasi efektivitas secara periodik.

FAQ ISO 37001

1. ISO 37001 adalah standar tentang apa?

ISO 37001 adalah standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang memberikan persyaratan dan panduan untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuapan dalam organisasi.

2. Apa versi terbaru ISO 37001?

Versi terbaru adalah ISO 37001:2025 yang menggantikan ISO 37001:2016. Masa transisi sertifikasi versi lama berakhir pada 28 Februari 2027.

3. Apakah ISO 37001 wajib bagi semua perusahaan?

ISO 37001 secara umum merupakan standar sukarela. Kewajiban penerapannya dapat timbul dari ketentuan regulator, kebijakan pemerintah, persyaratan kontrak, atau komitmen organisasi. BUMN memiliki kebijakan khusus mengenai penerapan SMAP.

4. Apakah ISO 37001 sama dengan ISO 37301?

Tidak. ISO 37001 berfokus pada sistem manajemen anti penyuapan, sedangkan ISO 37301 mencakup sistem manajemen kepatuhan yang lebih luas. Kedua standar dapat diintegrasikan.

5. Apa fungsi FKAP dalam ISO 37001?

FKAP membantu mengawasi penerapan sistem anti penyuapan, memberikan arahan, memantau efektivitas, dan mendukung pelaporan kinerja SMAP kepada manajemen sesuai mandat organisasi.

6. Berapa lama proses sertifikasi ISO 37001?

Durasi bergantung pada kesiapan sistem, jumlah lokasi, kompleksitas aktivitas, serta jadwal lembaga sertifikasi. Tahapan sertifikasi umumnya mencakup Stage 1, Stage 2, keputusan sertifikasi, dan audit surveillance.

7. Apakah sertifikat ISO 37001 menjamin tidak ada penyuapan?

Tidak. Sertifikasi menunjukkan bahwa sistem manajemen telah dinilai terhadap persyaratan standar dalam ruang lingkup tertentu. Risiko penyuapan tetap memerlukan monitoring dan pengendalian berkelanjutan.

8. Apa perbedaan ISO 37001 dengan program anti fraud?

ISO 37001 secara khusus mengelola risiko penyuapan. Program anti fraud dapat mencakup risiko yang lebih luas, termasuk penggelapan aset, manipulasi laporan, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.

Konsultasi Implementasi ISO 37001 bersama RWI Consulting

Implementasi ISO 37001 membutuhkan pemahaman terhadap konteks organisasi, risiko penyuapan, struktur tanggung jawab, serta efektivitas pengendalian yang sudah berjalan.

RWI Consulting dapat menjadi mitra diskusi untuk menentukan kebutuhan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang mendukung kesiapan penerapan SMAP.

Pembahasan dapat dimulai dari review kondisi existing, identifikasi kesenjangan, penilaian risiko penyuapan, penguatan governance dan compliance, serta penyusunan prioritas perbaikan menuju kesiapan sertifikasi.

Hubungi RWI Consulting untuk mendiskusikan implementasi ISO 37001 dan penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan perusahaan Anda.

Share

Related Service

It seems we can’t find what you’re looking for.

Recent Posts

Close

Integrated Risk Management

Resilience & Continuity

Enterprise & Financial Risk

Strategic Risk & Governance

-Empowering Agility, Resilience and Sustainability