RWI Consulting – Jasa konsultansi ESG membantu perusahaan mengubah agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi program yang terarah, terukur, dan bisa dijalankan.
Layanan ini tidak hanya menyusun presentasi atau menulis narasi. Layanan ini menilai kondisi saat ini, memetakan gap, menentukan prioritas, menyusun roadmap, mengarahkan implementasi, lalu menyiapkan disclosure yang relevan bagi regulator, investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain.
Butuh Jasa Konsultansi ESG? Bangun Roadmap, Materialitas, dan Disclosure yang Siap Eksekusi
Konsultan ESG Indonesia. Klik di sini.
Kebutuhan terhadap jasa konsultansi ESG terus naik karena regulasi dan pasar bergerak ke arah yang sama. POJK 51/POJK.03/2017 mewajibkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, termasuk kewajiban menyampaikan Laporan Keberlanjutan.
Selain itu, OJK pada 12 Februari 2026 mengumumkan konsultasi publik atas perubahan POJK 51/2017 untuk menyesuaikan aturan dengan PSPK 1 dan PSPK 2 yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2. Perubahan itu juga memperkuat aspek tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta metrik dan target keberlanjutan.
Karena itu, perusahaan tidak lagi bisa memandang ESG sebagai proyek komunikasi. Perusahaan perlu menjadikannya bagian dari strategi bisnis, pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan akses pendanaan.
IFRS S1 meminta entitas mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, akses pendanaan, atau biaya modal. IFRS S2 menerapkan logika yang sama untuk risiko dan peluang terkait iklim. Keduanya memakai empat area inti yang sama, yaitu governance, strategy, risk management, serta metrics and targets.
Apa yang dikerjakan jasa konsultansi ESG
Pertama, tim menjalankan ESG assessment. Pada tahap ini, tim memetakan posisi perusahaan saat ini, menilai dokumen yang sudah ada, memeriksa kebijakan, melihat struktur tata kelola, dan menilai kesiapan data.
Materi internal yang relevan memang menempatkan current state assessment, review, dan gap analysis sebagai langkah awal sebelum perusahaan bergerak ke perbaikan dan roadmap. Pendekatan ini penting karena perusahaan tidak bisa membangun program ESG yang kuat jika titik berangkatnya tidak jelas.
Menyusun Gap Analysis
Setelah itu, tim menyusun gap analysis dan corrective action. Di tahap ini, tim membandingkan kondisi eksisting perusahaan dengan standar, regulasi, dan praktik yang relevan. Untuk konteks Indonesia, pembanding utamanya bisa mencakup POJK 51/2017.
Sedangkan untuk konteks disclosure global, pembandingnya bisa mencakup IFRS S1 dan IFRS S2. Untuk konteks sustainability reporting, fondasi yang umum dipakai adalah GRI 1, GRI 2, dan GRI 3.
GRI 1 menjelaskan konsep dasar dan prinsip kualitas pelaporan, GRI 2 memuat general disclosures tentang pelaporan, governance, strategi, kebijakan, dan stakeholder engagement, sedangkan GRI 3 memberi panduan langkah demi langkah untuk menentukan material topics.
Memfasilitasi Meteriality Assesment
Berikutnya, tim memfasilitasi materiality assessment. Langkah ini penting karena perusahaan harus fokus pada isu yang paling signifikan, bukan pada daftar isu yang hanya terlihat aman di permukaan. GRI 3 menjelaskan bahwa material topics adalah topik yang mewakili dampak paling signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, termasuk hak asasi manusia.
GRI 3 juga menekankan perlunya identifikasi dampak, keterlibatan stakeholder, dan penggunaan Sector Standards yang relevan saat menentukan topik material. Jadi, jasa konsultansi ESG yang kuat harus memimpin proses ini secara disiplin, bukan menebaknya.
Lalu, tim menyusun ESG roadmap. Inilah tahap yang sering paling dibutuhkan perusahaan. Setelah assessment dan materialitas selesai, perusahaan biasanya perlu menerjemahkan temuan menjadi agenda kerja 1 sampai 3 tahun atau bahkan 5 tahun.
Materi internal yang relevan juga secara eksplisit menempatkan roadmap GRC terintegrasi, ESG, dan SDGs periode 2025-2030 sebagai deliverable utama. Itu berarti pendekatan yang paling berguna bukan berhenti pada diagnosis, melainkan bergerak ke arah rencana implementasi yang jelas, lengkap dengan milestone dan tools yang dapat digunakan.
Memetakan ESG Risk
Selanjutnya, tim memetakan ESG risk. Banyak perusahaan sudah memahami isu ESG secara umum, tetapi belum menghubungkannya dengan risiko bisnis, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko pendanaan. Padahal IFRS S1 dan IFRS S2 justru menekankan keterhubungan antara risiko dan peluang keberlanjutan dengan prospek perusahaan, akses pendanaan, dan biaya modal.
Karena itu, jasa konsultansi ESG harus membantu perusahaan memetakan risiko ESG ke dalam kerangka manajemen risiko yang sudah ada agar ESG tidak berjalan terpisah dari sistem pengambilan keputusan perusahaan.
Menata Peran Pengawasan
Setelah peta risiko terbentuk, tim menata governance dan peran pengawasan. Pada titik ini, jasa konsultansi ESG harus menjawab pertanyaan yang sangat praktis: siapa pemilik agenda ESG, siapa yang mengawasi, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang menyetujui disclosure, dan bagaimana pimpinan memantau kemajuan.
GRI 2 menempatkan governance, strategy, policies and practices, serta stakeholder engagement sebagai bagian penting dari general disclosures. Jadi, perusahaan perlu membangun struktur kerja yang jelas agar pelaksanaan ESG tidak bergantung pada satu dua orang saja.
Menyiapkan Disclosure Strategy
Kemudian, tim menyiapkan disclosure strategy. Di sinilah jasa konsultansi ESG bertemu langsung dengan kebutuhan reporting. Tim akan menata disclosure agar sejalan dengan kebutuhan regulator domestik, kebutuhan sustainability reporting berbasis GRI, dan bila relevan, kebutuhan investor yang makin banyak merujuk ke IFRS S1 dan IFRS S2.
Pendekatan ini membuat perusahaan tidak perlu membangun ulang seluruh struktur laporan setiap kali standar berubah atau tuntutan pasar meningkat.
Menyiapkan Assurance Readiness
Terakhir, tim menyiapkan assurance readiness. Perusahaan yang serius biasanya tidak ingin hanya “menerbitkan” disclosure. Perusahaan ingin memastikan angka, metode, definisi indikator, dan data trail bisa bertahan saat direview secara internal atau diuji pihak independen.
GRI 2 memang meminta organisasi menjelaskan kebijakan dan praktik terkait external assurance. Karena itu, jasa konsultansi ESG yang baik akan membantu perusahaan merapikan metodologi, kontrol data, dan bukti pendukung sejak awal.
Mengapa perusahaan membutuhkan jasa konsultansi ESG
Perusahaan membutuhkan jasa konsultansi ESG karena agenda ESG semakin kompleks. Perusahaan harus mengelola isu lingkungan, sosial, tata kelola, supply chain, stakeholder expectations, disclosure standards, serta risiko perubahan regulasi secara bersamaan.
Di saat yang sama, OJK juga memperlihatkan arah kebijakan yang makin kuat ke penyelarasan dengan standar global. Jadi, perusahaan perlu pendekatan yang strategis dan bertahap, bukan reaksi dadakan menjelang tenggat pelaporan.
Selain itu, perusahaan juga membutuhkan sistem kerja yang berulang. Materi internal yang relevan menunjukkan pola yang sangat praktis: analisa eksisting, rekomendasi perbaikan, roadmap, kerangka kematangan GRC, dan kerangka penilaian risiko ESG.
Pola ini penting karena ESG bukan proyek satu kali. Perusahaan harus memperbaiki data, memperkuat governance, menyesuaikan target, lalu mengulang proses evaluasi dan disclosure dari tahun ke tahun.
GRI 1 juga menegaskan bahwa sustainability reporting menuntut prinsip kualitas seperti accuracy, balance, clarity, comparability, completeness, sustainability context, timeliness, dan verifiability. Itu sebabnya jasa konsultansi ESG yang serius tidak boleh berhenti pada kampanye atau jargon. Layanan ini harus membawa perusahaan ke proses yang lebih rapi, lebih dapat ditelusuri, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Ciri jasa konsultansi ESG yang benar-benar kuat
Jasa konsultansi ESG yang kuat selalu memulai pekerjaan dari diagnosis yang jujur. Tim akan melihat kondisi nyata perusahaan lebih dulu, lalu menyusun rekomendasi berdasarkan gap dan prioritas. Setelah itu, tim akan menghubungkan isu ESG dengan strategi, risiko, tata kelola, target, dan disclosure. Dengan urutan ini, perusahaan akan memperoleh hasil yang relevan dan bisa dijalankan.
Sebaliknya, jasa yang lemah biasanya hanya memindahkan istilah global ke dokumen perusahaan tanpa membangun fondasi internal. Hasilnya terlihat modern, tetapi sulit dijalankan. Misalnya, roadmap tidak punya owner yang jelas, topik material tidak punya dasar yang kuat, atau disclosure tidak tersambung dengan data dan proses bisnis. Pendekatan seperti itu akan cepat runtuh ketika regulator, investor, atau auditor mulai bertanya lebih detail.
Output yang biasanya diterima perusahaan
Perusahaan yang memakai jasa konsultansi ESG yang komprehensif biasanya menerima beberapa output utama.
- Pertama, perusahaan menerima assessment kondisi eksisting dan gap analysis.
- Kedua, perusahaan menerima rekomendasi perbaikan yang terstruktur.
- Ketiga, perusahaan menerima ESG roadmap lengkap dengan milestone implementasi. Keempat, perusahaan menerima kerangka penilaian risiko ESG.
- Kelima, perusahaan menerima dasar disclosure dan reporting yang lebih rapi. Pola output ini sejalan langsung dengan materi internal yang menempatkan assessment eksisting, rekomendasi perbaikan, roadmap, kerangka kematangan GRC, dan kerangka penilaian risiko ESG sebagai hasil utama.
Siapa yang paling membutuhkan jasa konsultansi ESG
Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik jelas membutuhkan jasa konsultansi ESG karena OJK mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan dan penyampaian Laporan Keberlanjutan.
Namun kebutuhan ini juga relevan bagi perusahaan non-publik yang ingin memperkuat reputasi, membuka akses pendanaan, memenuhi permintaan principal global, menjawab due diligence mitra bisnis, atau membangun agenda keberlanjutan yang lebih serius.
Ketika standar pasar naik, perusahaan yang menyiapkan fondasi lebih awal biasanya bergerak lebih tenang dan lebih cepat.
FAQ
Jasa sustainability report biasanya berfokus pada penyusunan laporan dan disclosure. Jasa konsultansi ESG memiliki cakupan yang lebih luas. Layanan ini bisa mencakup assessment, gap analysis, materiality assessment, roadmap, ESG risk assessment, governance, target setting, dan baru setelah itu disclosure atau reporting.
Tidak selalu, tetapi GRI tetap sangat penting untuk sustainability reporting karena GRI 1, GRI 2, dan GRI 3 membentuk fondasi pelaporan, mulai dari prinsip dasar sampai penentuan topik material. Jika perusahaan juga ingin menyiapkan disclosure yang lebih dekat ke kebutuhan investor dan pasar modal, struktur pengungkapannya dapat diselaraskan dengan IFRS S1 dan IFRS S2.
Ya. Bahkan, inilah salah satu nilai paling penting dari layanan ini. Assessment tanpa roadmap hanya menghasilkan diagnosis. Jasa konsultansi ESG yang baik akan mengubah temuan menjadi prioritas kerja, milestone, owner, dan indikator kemajuan yang bisa dipantau dari waktu ke waktu.
Baca juga:
- ESG Gap Analysis Indonesia
- Layanan Konsultasi ESG untuk Bisnis
- Peran BCM dalam Ketahanan Operasional Perusahaan
- Jasa Sertifikasi ISO 22301
- Program Kerja ESG dalam RJPP
- roadmap keberlanjutan, ESG roadmap
- GRC assessment, tata kelola risiko dan kepatuhan
- Contoh Risiko ESG di Perusahaan
Jasa konsultansi ESG yang tepat akan membantu perusahaan bergerak dari wacana ke eksekusi. Karena itu, perusahaan sebaiknya memilih mitra yang mampu membaca regulasi OJK, memahami GRI Standards, mengikuti arah IFRS S1 dan IFRS S2, serta menerjemahkan semua itu menjadi assessment, roadmap, risiko, governance, dan disclosure yang benar-benar bisa dijalankan.
